Detail Post

Perizinan/Rekomendasi/Pertimbangan Teknis

Penghapusan Rekomendasi/Pertimbangan Teknis dalam Rangka Deregulasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 85/M-DAG/PER/10/2015, tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, maka Kementerian Perindustrian tidak lagi menerbitkan Rekomendasi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian:

1. No 75/M-IND/PER/9/2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/1/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Kompor LPG Secara Wajib;
2. No 76/M-IND/PER/9/2015, tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib;
3. No 77/M-IND/PER/9/2015, tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Melamin-Perlengkapan Makan dan Minum Secara Wajib;
4. No 78/M-IND/PER/9/2015, tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Plastik - Tangki Air Plastik Silinder Vertikal - Polietilena (PE) Secara Wajib;
5. No 79/M-IND/PER/9/2015, tentang Pemberlakuan Standar Nasional Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib;
6. No 80/M-IND/PER/9/2015, tentang Pemberlakuan Standar Nasional Kaca Secara Wajib;
7. No 81/M-IND/PER/9/2015, tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik Secara Wajib;
8. No 82/M-IND/PER/9/2015, tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib;
9. No 83/M-IND/PER/9/2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/6/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca Secara Wajib;
10. No 84/M-IND/PER/9/2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/6/2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Karet Perapat (Rubber Seal) Pada Katup Tabung LPG Secara Wajib.

Maka:

1. Pengaturan terkait Surat Pendaftaran Tipe Ban, Surat Pendaftaran Tipe Helm, Surat Pendaftaran Jenis Kaca, dan Surat Pendaftaran Tipe Semen telah dihapus.
2. Pengaturan terkait pemberian pertimbangan teknis telah dihapus untuk pengecualian SNI secara wajib yang digunakan sebagai:
   a. Contoh uji dalam rangka permohonan SPPT-SNI;
   b. Contoh uji penelitian dan pengembangan;
   c. Komponen kendaraan tujuan ekspor (komoditi ban); atau
   d. Keperluan khusus.
3. Tidak ada pengaturan terkait pemberian Surat Keterangan atau Surat Penjelasan untuk produk yang memiliki nomor HS/pos tarif yang sama namun memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan produk yang dikenakan SNI wajib karena telah dijelaskan pada Pasal Permenperin tersebut.

Daftar Rekomendasi/Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian:

1. Legalisasi Pendaftaran/Registrasi Mesin dan Peralatan Industri Cakram Optik
2. Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan IPKI
3. Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan IUKI
4. Persetujuan Perhitungan Nilai TKDN Industri Farmasi
5. Pertek SNI Wajib Mainan Anak
6. Pertimbangan Teknis Baterai
7. Pertimbangan Teknis Ekspor Produk Pertambangan untuk Uji Mineral
8. Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya
9. Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu Non Makanan
10. Pertimbangan Teknis Pengecualian SNI Wajib Keramik Tableware
11. Pertimbangan Teknis Setrika
12. Pertimbangan Teknis SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis
13. Pertimbangan Teknis SNI Mainan secara wajib
14. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Konverter Kit
15. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Lemari Pendingin
16. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Mesin Cuci
17. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Mesin Pendingin Ruangan
18. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Pipa Baja Saluran Air
19. Rekomendasi BMDTP Covid-19
20. Rekomendasi dalam rangka Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Kawasan Industri
21. Rekomendasi Ekspor Produk Telepon Seluler/Komputer Genggam (Handheld)/Komputer Tablet Yang Akan Diimpor Kembali
22. Rekomendasi Ekspor Pulp dan/atau Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu
23. Rekomendasi Ekspor Skrap Logam
24. Rekomendasi Ekspor/Impor Bahan Bakar Lain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri
25. Rekomendasi Ekspor/Impor Bahan Bakar Lain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri
26. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Timah Industri
27. Rekomendasi ET Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (IKD)
28. Rekomendasi ET Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (IKH)
29. Rekomendasi ET Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (IMDL)
30. Rekomendasi ET Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (ITA)
31. Rekomendasi Impor Kapal Bukan Baru Usia di atas 20 Tahun
32. Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman
33. Rekomendasi Impor Komoditas Perikanan
34. Rekomendasi Impor Pengecualian SNI Meter Air Minum
35. Rekomendasi Impor Pengecualian SNI Pompa Air
36. Rekomendasi Importir Produsen Nitrocellulose (IP-NC)
37. Rekomendasi Importir Produsen Prekursor Non-Farmasi
38. Rekomendasi IP Raw Sugar
39. Rekomendasi IUI Logam
40. Rekomendasi IUI Minuman Beralkohol
41. Rekomendasi Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat
42. Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu
43. Rekomendasi Perizinan Industri Rokok
44. Rekomendasi Persetujuan Ekspor Emas atau Perak
45. Rekomendasi Persetujuan Ekspor Lumpur Anoda
46. Rekomendasi Persetujuan Ekspor Timah Industri
47. Rekomendasi Persetujuan Impor Ban
48. Rekomendasi Persetujuan Impor Gula Kristal Rafinasi
49. Rekomendasi Pertimbangan Teknis Impor Pelek tanpa SNI
50. Rekomendasi Pertimbangan Teknis Pupuk Non SNI Wajib
51. Rekomendasi Pertimbangan Teknis SNI Wajib Kabel Listrik
52. Rekomendasi Pertimbangan Teknis SNI Wajib Kompor Gas LPG
53. Rekomendasi Pertimbangan Teknis SNI Wajib Produk Besi/Baja
54. Rekomendasi Pertimbangan Teknis SNI Wajib Tabung Baja LPG
55. Rekomendasi PI-B2 bagi BUMN dengan API-U
56. Rekomendasi PI-B2 bagi Pemilik NIB dengan API-P
57. Rekomendasi/Master List Impor Limbah Non B3
58. Skema Khusus Industri Galangan Kapal
59. Surat Keterangan Ekspor Bahan Baku Tambang Sisa Impor
60. Surat Keterangan Ekspor Produk Pertambangan
61. Surat Keterangan Impor Air Minum Non AMDK
62. Surat Keterangan Kawasan Industri Halal
63. Surat Keterangan Konsultasi SPPT SNI Pakaian Bayi
64. Surat Keterangan Pengecualian Berlokasi di Kawasan Industri
65. Surat Keterangan Pengecualian SNI Mainan Secara Wajib
66. Surat Pendaftaran/Legalisasi dan Perpanjangan Mesin dan Peralatan Cakram Optik
67. Surat Penetapan Untuk Perusahaan Pengguna Importasi IKD
68. Surat Persetujuan Impor Kendaraan Bermotor
69. Surat Persetujuan Impor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
70. Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD
71. Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
72. Tanda Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet
73. Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor
74. Verifikasi Teknis Dalam Rangka Penerbitan IUI

Detil informasi dapat di lihat pada web Kementerian Perindustrian. klik link ke web kemenperin